Senin, 23 Desember 2013
PERMASALAHAN PENDIDIKAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penididikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia dimuka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan diambil dari kata dasar didik, yang ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memlihara atau memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian ini didapat beberapa hal yang berhubungan dengan Pendidikan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekolompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam penididkan terdapat dua subjek pokok yang saling berinteraksi. Kedua subjek itu adalah pendidik dan subjek didik. Subjek-subjek itu tidak harus selalu manusia, tetapi dapat berupa media atau alat-alat pendidikan. Sehingga pada pendidikan terjadi interaksi antara pendidik dengan subjek didik guna mencapai tujuan pendidikan.
Menurut wadah yang menyelenggarakan pendidikan, pendidikan dapat dibedakan menjadi pendidikan formal, informal dan nonformal.
Pendidikan formal adalah segala bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Contohnya adalah pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Pendidikan Informal dalah jenis pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarkat yang diselenggarakan tanpa ada organisasi tertentu(bukan organisasi). Pendidkan nonformal adalah segala bentuk pendidikan yan diberikan secara terorganisasi tetapi diluar wadah pendidikan formal.
Pada makalah ini, akan dikaji hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan di Indonesia.
Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan dua macam dampak yang saling bertentangan. Kedua dampak itu adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah segala sesuatu yang merupakan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan kata lain dapat disebut sebagai ’Tujuan’. Sedangkan dampak negatif adalah segala sesuatu yang bukan merupakan harapan dalam pelaksanaan kegitan tersebut, sehingga dapat disebut sebagai hambatan atau masalah yang ditimbulkan.
Jika peristiwa di atas dihubungkan dengan pendidikan, maka pelaksanaan pendidikan akan menimbulkan dampak negatif yang disebut sebagai masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Hal ini akan lebih tepat bila disebut sebagai permasalahan Pendidikan.
Istilah permasalahan pendidikan diterjemahkan dari bahasa inggris yaitu “problem“. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi Permasalahan pendidikan adalah segala-sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaaan kegiatan pendidikan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan Pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Seperti yang diketahui dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1993 dijelaskan bahwa program utama pengembangan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan
b. Peningkatan mutu pendidikan
c. Peningkatan relevansi pendidikan
d. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pendidikan
e. Pengembangan kebudayaan
f. Pembinaan generasi muda
Adapun masalah yang dipandang sangat rumit dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut.
a. Pemerataan
b. Mutu dan Relevansi
c. Efisiensi dan efektivitas
Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor pendukungnya adapun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya 4 masalah di atas adalah sebagai berikut.
a. Ilmu Pengeahuan dan Teknologi (IPTEK)
b. Laju Pertumbuhan penduduk
c. Kelemahan guru/dosen (tenaga pengajar) dalam menangani tugas yang dihadapinya, dan ketidakfokusan peserta didik dalam menjalani proses pendidikan (Permasalahan Pembelajaran).
1.2 Tujuan
Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut.
a. Memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah Pengantar Pendidikan Universitas Negeri Padang.
b. Sebagai bentuk perhatian Mahasiswa terhadap masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia.
c. Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
d. Membantu dalam membahas dan menanggulangi masalah yang dihadapi di dalam dunia pendidikan.
1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan pendidikan adalah suatu masalah yang sangat komplek. Apabila ditelaah lebih jauh, maka kita akan menemukan sekumpulan hal-hal rumit yang sangat susah untuk disiasati. Masalah yang dihadapi tersebut akan lebih susah jika saling berkait satu sama lain.
Oleh sebab itu, di dalam makalah ini penulis akan memberikan gambaran penting mengenai kumpulan masalah-masalah yang akan di bahas dalam makalah ini. Berikut ini adalah bagan mengenai masalah-masalah yang akan dibahas.
Bagan di atas merupakan gambaran mengenai masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Jika terdapat suatu hal yang berada diluar ruang lingkup permasalahan, maka masalah tersebut tidak akan dibahas di dalam makalah ini.
1.4 Manfaat Penulisan Makalah
Berikut ini kan dijabarkan mengenai manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penulisan makalah ini.
a. Membangun kualitas pendidikan kearah yang lebih baik.
b. Menelaah masalah-masalah pendidikan yang dihadapi.
c. Memberikan inovasi baru dalam menghadapi masalah pendidikan
d. Batu loncatan kepada pendidikan yang lebih baik.
e. Membangun cara belajar yang lebih efektif.
Demikianlah manfaat-manfaat yang dapat diambil dari pembutaan makalah ini.
BAB II
PERMASALAHAN PENDIDIKAN
2.1 Masalah Pokok Pendidikan
Permasalahan pendidikan merupakan suatu kendala yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Pada bab ini akan dibahas beberapa hal yang merupakan permasalahan pendidikan di Indonesia. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Pemerataan Pendidikan
2. Mutu dan Relevansi Pendidikan
3. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan
Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai 3 poin permasalahan pendidikan di atas.
2.1.1 Pemerataan Pendidikan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbutan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan.
Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan keempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama unutk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, amupun letak lokasi geografis.
Dalam propernas tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan:
“Mengupayakan perluasan dan pemeraatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya Manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peninggakatan anggaran pendidikan secara berarti“. Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara.
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi.
Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daearh-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.
Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.
2.1.2 Mutu dan Relevansi Pendidikan
Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghsilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, kait mangait, dan berguna secara langsung.
Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.
Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara ojektif dan teratur.Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi unutk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan.
Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan sarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreatifitas siswa unutk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif.
Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah menjadi sekolah cenderung kurang fleksibel, dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum ditetapkan pada penentuan cakupan materi yang ditetapkan secara terpusat, sehingga perlu dilaksanakan perubahan kearah kurikulum yang berbasis kompetensi, dan lebih peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar.
Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kerja sama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti tekonologi industri.
2.1.3 Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan
Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dinggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektifitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga dan sebagainya.
Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarng ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.
Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif.
Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memeiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.
Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kulitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan meghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk mengahdapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi dikalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga.
2.2 Faktor Pendukung Masalah Pendidikan
Masalah pokok pendidikan akan terjadi di dalam dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jika di analisis lebih jauh, maka sesungguhnya permasalahan pendidikan berkaitan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan pokok pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.
1. IPTEK
2. Laju Pertumbuhan Penduduk
3. Permasalah Pembelajaran
2.2.1 IPTEK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan bangsa menerima perubahan zaman membawa perubahan tehadap mental dan keadaan negara ini. Bekembangnya ilmu pengetahuan telah membentuk teknologi baru dalam segala bidang, baik bidang social, ekonomi, hokum, pertanian dan lain sebagainya.
Sebagai negara berkembang Indonesia dihadapkan kepada tantangan dunia global. Dimana segala sesuatu dapat saja berjalan dengan bebas. Keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi keadaan pendidikan di Indonesia. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan, menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah, hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya.
2.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh tehadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah unutk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan.
Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pebdidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik.
Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia dihadapkan kepada masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Tidak heran jika perencanaan, sarana dan prasarana pendidikan di suatu daerah terpencil tidak terkoordinir dengan baik. Hal ini diakibatkan karena lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. Keadaan seperti ini adalah masalah lainnya dalam bidang pendidikan.
Keterkaitan antar masalah ini akan berdampak kepada keadaan pendidikan Indonesia.
2.2.3 Permasalahan Pembelajaran
Pelaksanaan kegiatan belajar adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan belajar formal ada dua subjek yang berinteraksi, Yaitu pengajar/pendidik (guru/dosen) dan peserta didik ( murid/siswa, dan mahasiswa).
Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, dimana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik. Sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan.
Guru / dosen yang berpandangan kuno selalu menganggap bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan materi, sedangakan tugas siswa/mahasiswa adalah mengerti dengan apa yang disampaikannya. Bila peserta didik tidak mengerti, maka itu adalah urusan mereka. Tindakan seperti ini merupakan suatu paradigma kuno yang tidak perlu dipertahankan.
Dalam hal penilaian, Pendidik menempatkan dirinya sebagai penguasa nilai. Pendidik bisa saja menjatuhkan, menaikan, mengurangi dan mempermainkan nilai perolehan murni seorang peserta didik. Pada satu kasus di pendidikan tinggi, dimana seorang dosen dapat saja memberikan nilai yang diinginkannya kepada mahasiswa tertentu, tanpa mengindahkan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Proses penilaian seperti sungguh sangat tidak relevan.
2.3 Penanggulangan Masalah Pembelajaran
Penanggulangan masalah pembelajaran ini lebih diarahkan kepada pokok permasalahan pendidikan di atas.
2.3.1 Gaya Belajar
Untuk menanggulangi masalah pembelajaran ini, diperlukan pelaksanaan kegiatan belajar baru yang lebih menarik. Gaya belajar dapat dilakukan dalam 3 bentuk, dan dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Yaitu belajar secara Somatis, Auditori dan Visual.
a. Somatis
Somatic bersal dari bahasa Yunani, yang berarti tubuh. Jadi belajar somatis dapat disebut sebagai balajar dengan menggunakan indra peraba, kinestetis, praktis, dan melibatkan fisik serta menggunakan dan menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar pada saat ini otak merupkan organ tubuh yang paling dominan. Pembelajaran yang dilakukan seperti merupakan kegiatan yang sangat keliru.
Anak-anak yang bersifat somatis tidak akan mampu untuk duduk tenang. Mereka harus menggerakkan tubuh mereka untuk membuat otak dan pikiran mereka tetap hidup. Anak-anak seperti ini disebut sebagai “Hiperaktif“. Pada sejumlah anak, sifat hiperaktif itu normal dan sehat. Namun yang dijumpai pada anak-anak hiperaktif adalah penderitaan, dimana sekolah mereka tidak mampu dan tidak tahu cara memperlakukan mereka. Aktivitas anak-anak yang hiperaktif cenderung dianggap mengganggu, tidak mampu belajar dan mengancam ketertiban proses pembelajaran.
Dalam satu penelitian disebutkan bahwa “jika tubuhmu tidak bergerak, maka otakmu tidak beranjak“. Jadi menghalangi gaya belajar anak somatis dengan menggunakan tubuh sama halnya dengan menghalangi fungsi pikiran sepenuhnya. Mungkin dalam beberapa kasus, sistem pendidikan dapat membuat cacat belajar anak, dan bukan menggangu jalannya pembelajaran.
b. Auditori
Pikiran auditori lebih kuat dari yang kita sadari. Telinga terus menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori, dan bahkan tanpa kita sadari. Begitu juga ketika kita berbicara, area penting dalam otak kita akan menjadi aktif.
Semua pembelajaran yang memiliki kecenderungan auditori, belajar dengan menggunakan suara dari dialog, membaca dan menceritakan kepada orang lain. Pada saat sekarang ini, budaya auditori lambat laun mulai menghilang. Seperti adanya peringatan jangan berisik di perpustakaan telah menekan proses belajar secara auditori.
c. Visual
Ketajaman visual merupakan hal yang sangat menonjol bagi sebagian peserta didik. Alasaannya adalah bahwa dalam otak seseorang lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indra yang lain.
Setiap orang yang cenderung menggunakan gaya belajar visual akan lebih mudah belajar jika mereka melihat apa yang dibicarakan olah guru atau dosen. Peserta didik yang belajar secara visual akan menjadi lebih baik jiak dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta gagasan, ikon, gambar, dan gambaran mengenai suatu konsep pembahasan.
Peserta didik yang belajar secara visual ini, akan lebih baik jika mereka menciptakan peta gagasan, diagram, ikon dan gambar lainnya dengan kreasi mereka sendiri.
2.3.2 Gaya Mengajar
Pelaksanaan pembelajaran sangat ditunjang oleh keahlian pendidik dalam mengatur suasana kelasnya. Seringkali dalam proses penyampaian materi, pendidik langsung mengajar apa adanya. Ada pendidik yang tidak mau memikirkan cara menyampaikan materi pelajaran yang akan dibahasnya. Menyampaikan materi bukan hanya sekedar berbicara di depan kelas saja, tetapi suatu cara dan kemampuan untuk membawakan materi pelajaran menjadi suatu bentuk presentasi yang menarik, menyenangkan, mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Dalam hal ini, komunikasi menjadi lebih penting. Dengan komunikasi seseorang bisa mengerti dengan apa yang dibicarakan.
Komunikasi yang efektif tidak berarti pasti dan harus dapat menjangkau 100%. Komunikasi yang efektif berarti mengerti dengan tanggung jawab dalam proses menyampaikan pemikiran, penjelasan, ide, pandangan dan informasi. Dalam komunikasi pembelajaran, sering dijumpai permasalahan, yaitu masalah mengerti dan tidak mengerti. Jika peserta didik tidak mengerti dengan apa yang disampaikan pendidik, maka tanggung jawab seorang pendidiklah untuk membuat mereka menjadi lebih mengerti.
Jika dulu pendidik dipandang sebagai sumber informasi utama, maka pada saat sekarang ini pandangan seperti itu perlu disingkirkan. Sumber-sumber informasi pada abad ini telah menimbulkan kelebihan informasi bagi setiap manusia di muka bumi ini. Informasi yang tersedia jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal inilah yang menyebabkan peninjauan kembali terhadap gaya belajar masa kini.
Oleh karena itu peran utama seorang pendidik perlu diperbaharui. Peran pendidik seharusnya adalah sebagai fasilitator dan katalisator.
Peran guru sebagai fasilitator adalah menfasilitasi proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Dalam hal ini, peserta didik harus berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap hasil pembelajaran. Karena sebagai fasilitator, maka posisi peserta didik dan pendidik adalah sama.
Sedangkan peran pendidik sebagai katalisator adalah dimana pendidik membantu anak-anak didik dalam menemukan kekuatan, talenta dan kelebihan mereka. Pendidik bergerak sebagai pembimbing yang membantu, mangarahkan dan mengembangkan aspek kepribadian, karakter emosi, serta aspek intelektual peserta didik. Pendidik sebagai katalisator juga berarti mampu menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta terhadap proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajran yang diinginkan dapat terjadi secara optimal.
Gaya mengajar seperti ini akan lebih bermanfaat dalam proses peningkatan mutu, kualitas, efektifitas dan efisiensi pendidikan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah sebagai berikut.
1. Dalam usaha pemerataan pendidikan, diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Pengawasan tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu, sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan.
2. Pendidikan (dengan Bidang terkait) dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan. Pelaksaaan program ini dapat ditingkatkan dengan mengakampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri ini.
3. Pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan. Hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi.
4. Sistem pendidikan Indonesia dapat berjalan dengan lancar jika kerja sama antara unsur-unsur pendidikan berlangsung secara harmonis. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak pendidikan terhadap masalah anggaran pendidikan akan dapat menekan jumlah korupsi dana di dalam dunia pendidikan.
5. Peningkatan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidik dapat ditingkatkan.
3.2 Saran
Adapun saran-saran dalam makalah permasalahan pendidikan ini adalah sebagai berikut.
1. Perlu dilakukan perubahan yang lebih mengarah pada kurikulum berbasis kompetensi, serta lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat pada saat ini.
2. Perlunya ditingkatkan kualitas pendidik dalam usaha Peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meggunakan metoda baru dalam pelaksanaan pembelajaran.
Rabu, 18 Desember 2013
etika profesional
1.
Pendahuluan
Menurut UUD 1945 pasal 1 berbunyi
“tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”. Berdasarkan pasal ini
jelas bahwa semua warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan.
Tujuan utamanya agar generasi muda penerus bangsa dapat memajukan negara
Indonesia ini.
Berkaitan dengan itu, visi Menteri
Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo memandang bahwa pendidikan pendidikan
sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Untuk mewujudkan visi ini
dibutuhkan dana memadai(aspek kuantitatif) dan tenaga pendidik yang profesional
(aspek kualitatif).
Ditinjau dari aspek kuantitatif,
Mendiknas lebih lanjut mewacanakan guru akan makin dimanusiawikan dengan
menaikkan gaji untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Dengan kesejahteraan
yang terjamin, para guru akan bangga dengan profesinya, mampu membeli buku, dan
mempunyai waktu luang untuk belajar. Pada prinsipnya, menaikkan anggaran
pendidikan selalu disebut sebagai conditio sine qua non (syarat mutlak).
Namun, pembangunan dalam pendidikan
seharusnya tidak dipahami dari aspek kuantitatif saja, akan tetapi aspek
kualitatif juga perlu diperhatikan. Dalam konteks ini guru adalah jantungnya.
Tanpa guru yang profesional meskipun kebijakan pembaharuan secanggih apapun
akan berakhir sia-sia.
Berdasarkan uraian di atas, makalah
ini akan membahas bagaimana etika guru profesional dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan sesuai denga visi yang telah ditetapkan. Uraian dalam makalah
ini di mulai bagaimana etika guru profesional terhadap peraturan
perundang-undangan, etika guru profesional terhadap peserta didik, etika guru
profesional terhadap pekerjaan, dan diakhiri dengan menguraikan etika guru
profesional terhadap tempat kerjanya.
2.
Pembahasan
2.1 Pengertian Etika dan Profesional
Etika berasal dari bahasa yunani yaitu kata “ethos” yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorang filosof Yunani yang bernama Aris Toteles ( 384 – 322 SM ).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika / moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.
Menurut K. Bertenes, Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya.
Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa Etika merupakan ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku ( akhlak ). Jadi, Etika membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar di pandang dari sudut baik dan buruk sebagai suatu hasil penilaian.
Adapun yang dibicarakan dalam makalah ini, yaitu etika profesi, yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam satu lingkup profesi serta bagaimana mereka harus menjalankannya profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggung jawabkan tugas yang dilakukannya dari segi tuntutan pekerjaannya.
Profesional adalah merupakan yang ahli dibidangnya, yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut.
Profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi.
Untuk menjadi seseorang yang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut :
1. Komitmen Tinggi
Seorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukannya.
2. Tanggung Jawab
Seorang profesional harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri.
3. Berpikir Sistematis
Seorang yang profesional harus mampu berpikir sitematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
4. Penguasaan Materi
Seorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan / materi pekerjaan yang sedang dilakukannya.
5. Menjadi bagian masyarakat profesional
Seyogyanya seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya.
2.2 Kode Etik Guru Profesional
Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.
Dalam proses pendidikan, banyak unsur-unsur yang terlibat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah guru sebagai tenaga pendidik. Guru sebagai suatu profesi kependidikan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Dalam hal itu, guru sebagai jantung pendidikan dituntut semakin profesional seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Etika profesional guru dituntut dalam hal ini. Etika yang harus dimiliki oleh seorang pendidik sesuai kode etik profesi keguruan. Berikut adalah kode etik profesi keguruan (dikutip Soetjipto dan kosasi, 1994:34-35).
Kode Etik Guru Indonesia
Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap tuhan yang maha esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sbagai berikut:
1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesinya, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
Dari sembilan kode etik tersebut diatas, makalah ini hanya membahas lima kode etik saja. Berikut secara rinci akan diuraikan satu-persatu.
2.2.1 Etika Guru Profesional Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Pada butir kesembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa “Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Dengan jelas bahwa dalam kode etik tersebut diatur bahwa guru di Indonesia harus taat akan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasonal.
Guru merupakan aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru mutlak harus mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dan melaksanakannya sebagaimana aturan yang berlaku. Sebagai contoh pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengubah kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian diubah lagi menjadi KTSP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam kurikulum tersebut, secara eksplisit bahwa hendaknya guru menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajarannya. Seorang guru yang profesional taat akan peraturan yang berlaku dengan cara menerapkan kebijakan pendidikan yang baru tersebut dan akan menerima tantangan baru tersebut, yang nantinya diharapkan akan dapat memacu produktivitas guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.
2.2.2 Etika Guru Profesional Terhadap Anak Didik
Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Dalam membimbing anak didiknya Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Dari ketiga kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sesuai dalam konteks ini.
Pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ada pepatah Sunda yang akrab ditelinga kita yaitu “Guru digugu dan Ditiru” (diikuti dan diteladani). Pepatah ini harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah contoh nyata bagi anak didiknya. Semua tingkah laku guru hendaknya jadi teladan. Menurut Nurzaman (2005:3), keteladanan seorang guru merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajr mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa. Seorang guru berpenampilan baik dan sopan akan sangat mempengaruhi sikap siswa. Sebaliknya, seorang guru yang bersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral siswa. Disamping itu, dalam memberikan contoh kepada peserta didik guru harus dapat mencontohkan bagaimana bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain.
Kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, prilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah prilaku peserta didik. Sekarang, guru bukanlah sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi ‘teman’ bagi peserta didik tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang guru. Dengan hal itu guru dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik.
Ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Bagi seorang guru, keberagaman siswa yang dihadapinya adalah sebuah wahana layanan profesional yang diembannya. Layanan profesional guru akan tampil dalam kemahiran memahami keberagaman potensi dan perkembangan peserta didik, kemahiran mengintervensi perkembangan peserta didik dan kemahiran mengakses perkembangan peserta didik (Kartadinata, 2004:4).
Semua kemahiran tersebut perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sistematis, secara akademik, tidak bisa secara alamiah, dan semua harus terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku mendidik.
Sementara itu, prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani. Peserta didik tidak hanya dituntut berlimu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan kemauan guru.
2.2.3 Etika Guru Profesional terhadap pekerjaan
Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Sebagai seorang yang profesional , guru harus melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dengan profesional juga. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”.
Secara profesional, guru tidak boleh dilanda wabah completism, merasa diri sudah sempurna dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan harus belajar terus menerus (Kartadinata, 2004:1). Bagi seorang guru, belajar terus menerus adalah hal yang mutlak. Hal ini karena yang dihadapi adalah peserta didik yang sedang berkembang dengan segala dinamikanya yang memerlukan pemahaman dan kearifan dalam bertindak dan menanganinya.
Untuk meningkatkan mutu profesinya, menurut Soejipto dan kosasi ada ua cara yaitu cara formal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti pendidikan lanjutan dan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapat dilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya.
2.2.4 Etika Guru Profesional Terhadap Tempat kerja
Sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Ketidakoptimalan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal.
Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu diseluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional.
Disisi lain, jika kita dihadapkan dengan tempat kerja yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai bahkan buku pelajaran saja sangat minim. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Ternyata, keprofesionalan guru sangat diuji disini. Tanpa fasilitas yang memadai guru dituntut untuk tetap profesional dalam membimbing anak didik. Kreatifitas guru harus dikembangkan dalam situasi seperti ini.
Berkaitan dengan ini, pendekatan pembelajaran kontekstual dapat menjadi pemikiran para guru untuk lebih kreatif. Dalam pendekatan ini, diartikan strategi belajar yang membantu guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya drngan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dengan orang tua peserta didik.
3. Penutup
Etika profesional seorang guru sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Seorang guru baru dapat disebut profesional jika telah menaati Kode Etik Keguruan yang telah ditetapkan.
2.1 Pengertian Etika dan Profesional
Etika berasal dari bahasa yunani yaitu kata “ethos” yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorang filosof Yunani yang bernama Aris Toteles ( 384 – 322 SM ).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika / moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.
Menurut K. Bertenes, Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya.
Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa Etika merupakan ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku ( akhlak ). Jadi, Etika membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar di pandang dari sudut baik dan buruk sebagai suatu hasil penilaian.
Adapun yang dibicarakan dalam makalah ini, yaitu etika profesi, yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam satu lingkup profesi serta bagaimana mereka harus menjalankannya profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggung jawabkan tugas yang dilakukannya dari segi tuntutan pekerjaannya.
Profesional adalah merupakan yang ahli dibidangnya, yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut.
Profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi.
Untuk menjadi seseorang yang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut :
1. Komitmen Tinggi
Seorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukannya.
2. Tanggung Jawab
Seorang profesional harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri.
3. Berpikir Sistematis
Seorang yang profesional harus mampu berpikir sitematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
4. Penguasaan Materi
Seorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan / materi pekerjaan yang sedang dilakukannya.
5. Menjadi bagian masyarakat profesional
Seyogyanya seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya.
2.2 Kode Etik Guru Profesional
Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.
Dalam proses pendidikan, banyak unsur-unsur yang terlibat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah guru sebagai tenaga pendidik. Guru sebagai suatu profesi kependidikan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Dalam hal itu, guru sebagai jantung pendidikan dituntut semakin profesional seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Etika profesional guru dituntut dalam hal ini. Etika yang harus dimiliki oleh seorang pendidik sesuai kode etik profesi keguruan. Berikut adalah kode etik profesi keguruan (dikutip Soetjipto dan kosasi, 1994:34-35).
Kode Etik Guru Indonesia
Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap tuhan yang maha esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sbagai berikut:
1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesinya, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
Dari sembilan kode etik tersebut diatas, makalah ini hanya membahas lima kode etik saja. Berikut secara rinci akan diuraikan satu-persatu.
2.2.1 Etika Guru Profesional Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Pada butir kesembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa “Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Dengan jelas bahwa dalam kode etik tersebut diatur bahwa guru di Indonesia harus taat akan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasonal.
Guru merupakan aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru mutlak harus mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dan melaksanakannya sebagaimana aturan yang berlaku. Sebagai contoh pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengubah kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian diubah lagi menjadi KTSP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam kurikulum tersebut, secara eksplisit bahwa hendaknya guru menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajarannya. Seorang guru yang profesional taat akan peraturan yang berlaku dengan cara menerapkan kebijakan pendidikan yang baru tersebut dan akan menerima tantangan baru tersebut, yang nantinya diharapkan akan dapat memacu produktivitas guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.
2.2.2 Etika Guru Profesional Terhadap Anak Didik
Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Dalam membimbing anak didiknya Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Dari ketiga kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sesuai dalam konteks ini.
Pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ada pepatah Sunda yang akrab ditelinga kita yaitu “Guru digugu dan Ditiru” (diikuti dan diteladani). Pepatah ini harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah contoh nyata bagi anak didiknya. Semua tingkah laku guru hendaknya jadi teladan. Menurut Nurzaman (2005:3), keteladanan seorang guru merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajr mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa. Seorang guru berpenampilan baik dan sopan akan sangat mempengaruhi sikap siswa. Sebaliknya, seorang guru yang bersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral siswa. Disamping itu, dalam memberikan contoh kepada peserta didik guru harus dapat mencontohkan bagaimana bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain.
Kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, prilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah prilaku peserta didik. Sekarang, guru bukanlah sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi ‘teman’ bagi peserta didik tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang guru. Dengan hal itu guru dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik.
Ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Bagi seorang guru, keberagaman siswa yang dihadapinya adalah sebuah wahana layanan profesional yang diembannya. Layanan profesional guru akan tampil dalam kemahiran memahami keberagaman potensi dan perkembangan peserta didik, kemahiran mengintervensi perkembangan peserta didik dan kemahiran mengakses perkembangan peserta didik (Kartadinata, 2004:4).
Semua kemahiran tersebut perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sistematis, secara akademik, tidak bisa secara alamiah, dan semua harus terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku mendidik.
Sementara itu, prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani. Peserta didik tidak hanya dituntut berlimu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan kemauan guru.
2.2.3 Etika Guru Profesional terhadap pekerjaan
Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Sebagai seorang yang profesional , guru harus melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dengan profesional juga. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”.
Secara profesional, guru tidak boleh dilanda wabah completism, merasa diri sudah sempurna dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan harus belajar terus menerus (Kartadinata, 2004:1). Bagi seorang guru, belajar terus menerus adalah hal yang mutlak. Hal ini karena yang dihadapi adalah peserta didik yang sedang berkembang dengan segala dinamikanya yang memerlukan pemahaman dan kearifan dalam bertindak dan menanganinya.
Untuk meningkatkan mutu profesinya, menurut Soejipto dan kosasi ada ua cara yaitu cara formal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti pendidikan lanjutan dan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapat dilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya.
2.2.4 Etika Guru Profesional Terhadap Tempat kerja
Sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Ketidakoptimalan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal.
Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu diseluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional.
Disisi lain, jika kita dihadapkan dengan tempat kerja yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai bahkan buku pelajaran saja sangat minim. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Ternyata, keprofesionalan guru sangat diuji disini. Tanpa fasilitas yang memadai guru dituntut untuk tetap profesional dalam membimbing anak didik. Kreatifitas guru harus dikembangkan dalam situasi seperti ini.
Berkaitan dengan ini, pendekatan pembelajaran kontekstual dapat menjadi pemikiran para guru untuk lebih kreatif. Dalam pendekatan ini, diartikan strategi belajar yang membantu guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya drngan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dengan orang tua peserta didik.
3. Penutup
Etika profesional seorang guru sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Seorang guru baru dapat disebut profesional jika telah menaati Kode Etik Keguruan yang telah ditetapkan.
Januari
13, 2011 Posted by
Tutiks
Astuti | etika
profesi | Etika Profesi | Tinggalkan Sebuah Komentar
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Pendidikan dan pengajaran memang
tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang
ini. Tapi kekerasan sering kali dihubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan
penerapannya dalam dunia pendidikan. Istilah “tegas” dalam membina sikap
disiplin pada anak didik, sudah lazim digantikan dengan kata “keras”. Hal
ini kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan dalam membina sikap disiplin
di dunia militer, khususnya pendidikan kemiliteran. Ketika kemudian cara-cara
pendidikan kemiliteran itu diadopsi oleh dunia pendidikan sipil, maka cara
“keras” ini istilah sekarang adalah kekerasan juga ikut diambil alih di
lingkungan sekolah.
Kekerasan dapat terjadi dimana saja,
termasuk di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF
(2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan
yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Belakangan ini masyarakat
dikejutkan dengan berita mengenai seorang guru yang menganiaya salah satu
siswanya akibatnya siswa tersebut harus dirawat di rumah sakit. Kita tahu bahwa
sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi
tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus
kekerasan pada siswa oleh guru. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru
kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur di lapangan, dan
dipukul. Di samping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk
bentakan dan kata makian, seperti bodoh, goblok, kurus, ceking dan sebagainya.
Kuriake mengatakan bahwa di
Indonesia cukup banyak guru yang menilai cara kekerasan masih efektif untuk
mengendalikan siswa (Phillip, 2007). Padahal cara ini bisa menyebabkan trauma
psikologis, atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan
cenderung melampiaskan kemarahan dan agresi terhadap siswa lain yang dianggap
lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya
kekerasan di masyarakat.
Untuk itu, pada kesempatan ini, kita
akan membahas mengenai kekerasan pada siswa dan apa yang harus dilakukan oleh
masing-masing pihak yang terkait.
Kita sering mendengar kasus
kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid di tv dan koran, diantaranya
adalah:
Pamekasan – Seorang guru agama Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan, Madura, menggampar seorang siswa kelas 2.
Akibatnya, telinga kiri siswa tersebut terus berdengung dan nyaris tidak bisa
mendengar.
Siswa tersebut tidak mengetahui penyebab hingga dirinya menjadi sasaran pemukulan guru wanita itu. Aksi pemukulan itu sendiri terjadi Selasa (15/12/2009) siang di ruang kelas. Siswa yang saat itu sedang di ruang kelas tiba-tiba dihampiri sang guru. Setelah mendekat, tiba-tiba tangan kanan guru meninju wajah siswa.
Siswa tersebut tidak mengetahui penyebab hingga dirinya menjadi sasaran pemukulan guru wanita itu. Aksi pemukulan itu sendiri terjadi Selasa (15/12/2009) siang di ruang kelas. Siswa yang saat itu sedang di ruang kelas tiba-tiba dihampiri sang guru. Setelah mendekat, tiba-tiba tangan kanan guru meninju wajah siswa.
Selain itu tindak kekerasan guru
terhadap siswanya adalah:
Surabaya – Kepala Sekolah SMAN 16, membantah
melakukan pemukulan terhadap siswa kelas XII IPS 1. Menurutnya, dirinya tidak
mempunyai niatan memukul siswanya. Dia mengatakan siswa tersebut dikenal
sebagai anak yang nakal dan sering berbuat onar. Ia juga dikenal sebagai ketua
kelompok siswa-siswa yang nakal. Pihak sekolah juga sudah mencatat kenakalannya
sebanyak 3 kali melakukan pelanggaran di sekolah. Diantaranya, sering
mengolok-ngolok gurunya, sering memalak siswa lainnya. Bahkan, saat senam pagi,
ia dan kawan-kawannya bercanda dan tidak mau berolah raga. Sumber Berita : http://surabaya.detik.com/read/2009/10/17/183214/1223371/466/kepsek-sman-16-bantah-pukul-muridnya. Dan masih banyak lagi kasus yang
mengkaji tentang pemukulan guru kepada siswa.
B. RUMUSAN
MASALAH
Adapaun rumusan masalah dalam
makalah ini adalah sebagai berikut:
1.
Mengapa kekerasan sering terjadi dalam dunia pendidikan?
2.
Bagaimana dampak kekerasan pada siswa?
3.
Bagaimana cara mengatasi kekerasan dalam dunia pendidikan?
C. TUJUAN
Adapun tujuan pada makalah berikut
adalah sebagai berikut:
1.
Mengidentifikasi penyebab terjadinya kekerasan pada siswa oleh guru
2.
Menguraikan dampak kekerasan guru terhadap siswa
3.
Menetapkan solusi yang yang tepat untuk mengatasi kekerasan pada siswa.
ISI
A.
TINJAUAN KEKERASAN DARI BERBAGAI LANDASAN
Kekerasan adalah tindakan yang tidak
terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam
pendidikan. Berikut paparan mengenai kekerasan bila ditinjau dari berbagai
landasan pendidikan di Indonesia:
Ø Tinjauan dari Landasan
Hukum Pendidikan
Kekerasan dalam pendidikan sangat
bertentangan dengan:
1.
pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, “fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
2.
pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara
demikratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukkan
bangsa (UU Sisdiknas)
3.
Tentang kekerasan fisik, pada pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dinyatakan sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang
melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua
juta rupiah).
(2) Dalam hal anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga
dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
Kemudian yang berkaitan dengan
kekerasan seksual;
Pasal 81
(1) Setiap
orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2)
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap
orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 82
“Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).”
(UU Perlindungan Anak)
Selanjutnya secara khusus,
undang-undang ini bahkan mengamanatkan bahwa anak-anak wajib dilindungi dari
tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk guru di sekolah.
Pasal 54
“Anak di dalam dan di lingkungan
sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru,
pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau
lembaga pendidikan lainnya.”
(UU Perlindungan Anak)
Jika melihat undang-undang tersebut,
sesungguhnya sudah sangat nyata bahwa tindakan kekerasan terhadap anak
merupakan tindakan kriminal yang pelakunya akan diproses secara hukum. Tindakan
kekerasan dengan bungkus pendidikan juga dapat mengakibatkan pelaku dikenai
tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 UU. No. 23 tahun 2002.
Ø Tinjauan dari Landasan
Psikologi Pendidikan
Tindakan kekerasan atau bullying
dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dapat
diidentifikasi berupa tindakan pemukulan (menggunakan tangan atau alat),
penamparan, dan tendangan. Dampaknya, tindakan tersebut dapat menimbulkan bekas
luka atau memar pada tubuh, bahkan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan
kecacatan permanen yang harus ditanggung seumur hidup oleh si korban.
Adapun kekerasan psikis antara lain
berupa tindakan mengejek atau menghina, mengintimidasi, menunjukkan sikap atau
ekspresi tidak senang, dan tindakan atau ucapan yang melukai perasaan orang
lain.
Dampak kekerasan secara psikis dapat
menimbulkan perasaan tidak nyaman, takut, tegang, bahkan dapat menimbulkan efek
traumatis yang cukup lama. Selain itu, karena tidak tampak secara fisik,
penanggulangannya menjadi cukup sulit karena biasanya si korban enggan
mengungkapkan atau menceritakannya.
Dampak lain yang timbul dari efek
bullying ini adalah menjadi pendiam atau penyendiri, minder dan canggung dalam
bergaul, tidak mau sekolah, stres atau tegang, sehingga tidak konsentrasi dalam
belajar, dan dalam beberapa kasus yang lebih parah dapat mengakibatkan bunuh
diri.
Ditinjau dari psikologi
perkembangan, Havingrust dalam Pidarta (2007:199) menyatakan bahwa perkembangan
psikologi pada masa anak-anak adalah membentuk sikap diri sendiri, bergaul
secara rukun, membuat kebebasan diri, membentuk kata hati, moral dan nilai, dan
mengembangkan sikap terhadap kelompok serta lembaga-lembaga sosial. Tentu saja
perkembangan ini akan terhambat dengan adanya kekerasan dalam pendidikan.
Kekerasan yang dilakukan oleh guru
sangat bertentangan dengan pendapat Freedman (Pidarta, 2007:220) yang
menyatakan bahwa guru harus mampu membangkitkan kesan pertama yang positif dan
tetap positif untuk hari-hari berikutnya. Sikap dan perilaku guru sangat
penting artinya bagi kemauan dan semangat belajar anak-anak. Jadi, hukuman yang
dilakukan oleh guru akan menjadi kesan negatif yang berdampak negatif pula
dalam proses belajar anak.
Sekecil apapun dampak yang timbul
terhadap praktek kekerasan dalam pendidikan, tetap saja hal ini adalah suatu
kesalahan. Sekolah sepatutnya tempat bagi siswa untuk berkembang. Namun, di
saat kekerasan terjadi di sekolah, sekolah justru mematikan perkembangan
psikologi siswa.
Ø Tinjauan dari Landasan
Filsafat Pendidikan
Menurut Sekjen KPA, Arist Merdeka
Sirait, pada tahun 2009 telah terjadi aksi bullying atau kekerasan di sekolah
sebanyak 472 kasus. Angka ini meningkat dari tahun 2008, yang
jumlahnya sebanyak 362 kasus (http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-(news)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll)/).
Begitu banyak kekerasan yang terjadi
di sekolah merupakan hal yang menyedihkan bagi dunia pendidikan. Kekerasan
seharusnya tidak terjadi di negara kita yang berfalsafah Pancasila, apalagi ini
terjadi dalam dunia pendidikan. Bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Segala
bentuk kekerasan tentunya melanggar nilai-nilai kemanusiaan khususnya hak asasi
manusia. Dan pelanggaran hakasasi manusia akan mendapatkan konsekuensi hukum
sesuai dengan perundang-undangan yang belaku di negara kita.
Ø Tinjauan dari Landasan
Sosial Budaya
Pada landasan sosial budaya,
pendidikan diarahkan untuk mengembangkan hubungan antarindividu, individu dan
kelompok dan antarkelompok serta mengembangkan nilai-nilai budaya Indonesia.
Namun, hal tersebut hanya menjadi wacana saat kekerasan terjadi dalam
pendidikan. Siswa tidak dapat mengembangkan hubungan yang baik antarindividu,
individu dan kelompok dan antarkelompok ketika “budaya senioritas” masih
melekat di sekolah. Di sisi lain, terkikisnya budaya bangsa yang dikenal dunia
dengan sopan santunnya akibat maraknya tindak kekerasan khususnya dalam dunia
pendidikan.
B.
DEFINISI KEKERASAN PADA SISWA
Secara umum, kekerasan dapat
diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang
lain, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk
eksploitasi fisik semata, tetapi justru kekerasan psikislah yang perlu
diwaspadai karena akan menimbulkan efek traumatis yang cukup lama bagi si
korban. Dewasa ini, tindakan kekerasan dalam pendidikan sering dikenal dengan
istilah bullying. Pada kenyataannya, praktik bullying ini dapat
dilakukan oleh siapa saja, baik oleh teman sekelas, kakak kelas ke adik kelas,
maupun bahkan seorang guru terhadap muridnya. Terlepas dari alasan apa yang
melatarbelakangi tindakan tersebut dilakukan, tetap saja praktik bullying tidak
bisa dibenarkan, terlebih lagi apabila terjadi di lingkungan sekolah.
Menurut Blask (1951) kekerasan,
violence, adalah pemakaian kekuatan, force, yang tidak adil, dan
tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan
yang tak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar, dan menghina. Kekuatan itu,
biasanya kekuatan fisik, disalahgunakan terhadap hak-hak umum, terhadap aturan
hukum dan kebebasan umum, sehingga bertentangan dengan hukum. Menurut Webster, kekerasan
adalah rough or injurious physical force, action, or treatment, or an
unjust or unwarranted exertion of force or power, as against rights, laws, etc.
(Webster). Menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23
tahun 2004, pasal 1 ayat (1), kekerasan adalah perbuatan terhadap
seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga,
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Menurut KUHP,
pasal 89, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau
kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah,
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak,
menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa
sakit yang sangat.
Maraknya tayangan-tayangan kekerasan
dalam dunia pendidikan, khususnya yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya
ataupun oleh siswa terhadap temannya, seharusnya mampu membuka atau menggugah
hati kita sebagai seorang pendidik, bahwa tidak tertutup kemungkinan praktik
bullying tersebut terjadi pula di lingkungan sekolah kita masing-masing.
Pelecehan sekecil apapun atau
hukuman yang berlebihan turut andil menabur benih kekerasan dalam diri generasi
muda. Karena itu, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan
harus sesegera mungkin di tiadakan, agar lingkaran setan yang menjadi bencana
dunia pendidikan dapat segera terputus.
C.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN
Penyebab kekerasan terhadap peserta
didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat
negatifnya. Guru mengira bahwa peserta didik akan jera karena hukuman fisik.
Sebaliknya, mereka membenci dan tidak respek lagi padanya. Kekerasan dalam
pendidikan terjadi karena kurangnya kasih sayang guru. Seharusnya guru
memperlakukan murid sebagai subyek, yang memiliki individual differences
(Eko Indarwanto,2004). Juga, karena kurang kompetensi kepala sekolah membimbing
dan mengevaluasi pendidik di sekolahnya. Orangtua mesti ikut mengurangi
mengatasi kekerasan di sekolah dalam bentuk hukuman fisik, karena sekolah bukan
gedung pengadilan. Komite Sekolah mesti mengatasi dan meniadakan praktik
kererasan, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan di sekolah, agar tidak
muncul kelak guru yang kasar, tidak menghormati orang lain, pemarah, pembenci
dan sebagainya. Kekerasan bisa terjadi karena pendidik sudah tidak atau sangat
kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu ia sendiri
diperlakukan dengan keras.
Selain itu kekerasan oleh guru pada
siswa disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a.
Kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan itu tidak efektif untuk memotivasi
siswa atau merubah perilaku,
b.
Persepsi guru yang parsial dalam menilai siswa. Misalnya, ketika siswa
melanggar, bukan sebatas menangani, tapi mencari tahu apa yang melandasi
tindakan itu,
c.
Adanya hambatan psikologis, sehingga dalam mengelola masalah guru lebih
sensitive dan reaktif,
d.
Adanya tekanan kerja guru: target yang harus dipenuhi oleh guru, seperti kurukulum,
materi, prestasi yang harus dicapai siswa, sementara kendala yang dihadapi
cukup besar,
e.
Pola yang dianut guru adalah mengedepankan factor kepatuhan dan ketaatan pada
siswa, mengajar satu arah (dari guru ke murid),
f.
Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung
mengabaikan kemampuan efektif, sehingga guru dalam mengajar suasananya kering,
stressful, tidak menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa
berprestasi,
g.
Tekanan ekonomi, pada gilirannya bisa menjelma menjadi bentuk kepribadian yang
tidak stabil,seperti berpikir pendek, emosional, mudah goyah, ketika
merealisasikan rencana-rencana yang sulit diwujudkan.
D. DAMPAK
KEKERASAN PADA SISWA.
Dampak yang akan muncul dari
kekerasan akan melahirkan pesimisme dan apatisme dalam sebuah generasi. Selain
itu terjadi proses ketakutan dalam diri anak untuk menciptakan ide-ide yang
inovatif dan inventif. Kepincangan psikologis ini dapat dilihat pada anak-anak
sekolah saat ini yang cenderung pasif dan takut berbicara dimuka kelas, bolos
ketika guru galak mengajar. Sedangkan dalam keluarga, anak yang sering diberi
hukuman fisik akan mengalami gangguan psikologis dan akan berperilaku lebih
banyak diam dan selalu menyendiri selain itu terkadang melakukan kekerasan yang
sama terhadap teman main, kekerasan terhadap adik kelas, terjadi senioritas dan
kekerasan lain dalam dunia pendidikan.
Apa saja dampak kekerasan pada
siswa? Kekerasan yang terjadi pada siswa di sekolah dapat mengakibatkan
berbagai dampak fisik dan psikis, yaitu:
- kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dll.
- trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) siswa, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi dsb. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap,
- siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.
- Hukuman fisik biasanya dijalankan oleh guru di bawah kondisi tekanan emosional yang dipicu oleh perilaku murid. Akibat langsung pada pendidik sesudah melaksanakan hukuman fisik yaitu naiknya tekanan darah, disusul dengan turunnya ketegangan emosi. Ini sebenarnya timbul dari kehendaknya sendiri, self reinforced. Si guru akan berkata “Sekarang aku sudah merasa baik lagi”. Situasi ini menuntut kendali-diri pendidik demi kepentingan jangka panjang peserta didik.
- Murid yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasan di keluarganya nanti, sehingga siklus kekerasan makin kuat. Gershoff, yang meneliti kasus ini selama 60 tahun sejak 1938, menemukan sejumlah perilaku negatif akibat dari kekerasan, seperti perilaku bermasalah dalam agresi, anti-sosial, dan gangguan kesehatan mental. Kekerasan tidak mengajar murid untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak menghentikan perilaku keliru jika mereka ada di luar pantauan orangtua dan guru (Ad hoc Corporal Punishment Committee (2003)
- Murid itu, sebagai korban, kehilangan haknya atas pendidikan, dan haknya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan fiisik dan mental yang tidak manusiawi. Martabat mereka direndahkan. Pertumbuhan dan perkembangan diri mereka dihambat.
E. SOLUSI
MASALAH
Karena sekolah dan guru yang kurang
tegas maka murid jadi bebas sehingga tidak mengindahkan norma-norma dan
peraturan yang ada. Misalnya murid akan berpenampilan seenaknya sendiri seperti
preman atau spg, bebas bolos sekolah tanpa hukuman yang berat, bebas melakukan
kenakalan di luar batas kewajaran, meremehkan guru, dan lain sebagainya.
Oleh karena itulah maka diperlukan
peran pemerintah untuk membuat delapan standar pendidikan yang baik yang dapat
membuat murid takut dalam artian yang baik. Guru seharusnya boleh menghukum
siswa yang nakal dan tidak disiplin dengan sedikit kekerasan dan hukuman fisik
agar para siswa-siswi takut dan terpacu untuk belajar, patuh, taat, hormat,
disiplin, bertanggung jawab, tahu aturan, dan lain sebagainya.
Beberapa solusi yang diberikan untuk
mengatasi kekerasan pada siswa di sekolah diantaranyan adalah sebagai berikut:
a.
Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah
b.
Mendorong/mengembangkan humaniasi pendidikan;
- Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran,
- Membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus,
- Suasana belajar yang meriah,gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis, menjadi suatu kekuatan yang integral.
- Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran,
- Membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus,
- Suasana belajar yang meriah,gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis, menjadi suatu kekuatan yang integral.
c.
Hukuman yang di berikan berkolerasi dengan tindakan anak,
d.
Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan,
pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
e.
Konseling.Bukan siswa saja membutuhkan konseling, tapi juga guru. Sebab guru
juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan
untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
f.
Segera memberikan pertolongan bagi siapa pun juga yang mengalami tindakan
kekerasan di sekolah,dan menindak lanjuti serta mencari solusi alternatif yang
terbaik.
Secara yuridis, tindakan
kekerasan diselesaikan secara hukum, litigasi atau non-litigasi. Menurut pasal
1365 KUHPdt, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1366 menetapkan bahwa “Setiap orang
bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian, atau kurang
hati-hatinya.” Pasal 1367 menetapkan bahwa guru sekolah bertanggung-jawab
tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid selama waktu murid itu berada di
bawah pengawasan mereka, kecuali, jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka
tidak dapat mencegah perbuatan yang mesti mereka seharusnya
bertanggungjawab. Dalam Hukum Pidana, perbuatan kekerasan bisa
digolongkan sebagai perbuatan pidana, umpama kejahatan kesusilaan, penghinaan,
penganiayaan.
Ada 7 hal yang harus dipahami dan
kemudian diterapkan oleh pendidik untuk memperoleh kepercayaan anak didik agar
mencapai maksud dari pendidikan itu, tanpa harus menggunakan kekerasan.
1.
Tindakan alternatif
Cara pendidikan tanpa kekerasan
digambarkan sebagai sebuah cara ketiga atau alternatif ketiga, setelah tindakan
menyalahkan dan aksi kekerasan karena hal itu. Seorang pendidik yang
melihat kesalahan seorang siswa, mempunyai tiga pilihan setelah itu, apakah dia
akan menyalahkannya, menggunakan kekerasan untuk memaksa siswa memperbaiki
kesalahan itu atau menggunakan cara ketiga yang tanpa kekerasan.
Menahan diri untuk tidak menyalahkan
tentu bukan perkara mudah bagi orang dewasa apabila melihat sebuah kesalahan
dilakukan oleh anak di depan matanya. Tapi perlu diingat bahwa sebuah
tudingan bagaimanapun akan berbuah balasan dari anak, karena secara insting dia
akan mempertahankan dirinya. Reaksi atas sikap anak yang membela diri
inilah yang ditakutkan akan berbuah kekerasan dari pendidik terhadap anak didik.
2.
Keakraban penuh keterbukaan
Keakraban maksudnya berbagi dengan
orang lain dengan tidak membeda-bedakan anak-anak didik, dan terbuka adalah
tidak menutup-nutupi hal apa pun atau mencoba mengambil keuntungan dari hal-hal
yang tidak diketahui siswa. Sebuah keakraban yang penuh keterbukaan hanya
bisa terjalin apabila adalah rasa persaudaraan kemanusiaan antara pihak
pendidik dan siswa.
Di dalam keakraban ada kasih sayang,
keramahan, sopan-santun, saling menghargai dan menghormati. Sedang
keterbukaan mengandung unsur kejujuran, kerelaan dan menerima apa adanya.
Keakraban yang terbuka ini ibarat
pintu bagi masuknya sebuah kepercayaan. Ketika anak didik sudah merasakan
keakraban yang terbuka dari gurunya, maka dia dengan senang akan mendengarkan
apa pun yang disampaikan oleh sang guru.
3.
Komunikasi yang jujur
Penipuan adalah sesuatu yang sulit
dipisahkan dari kekerasan, disebabkan kurangnya rasa hormat kepada orang lain
atau takut terhadap kenyataan. Tindakan dengan kasih sayang didasarkan
pada ukurannya dalam kebenarannya setiap orang, yang tidak bisa memisahkan
dirinya dari kebenaran dan kenyataan.
Jadi, untuk menjadi benar kepada
diri sendiri, kita juga harus benar terhadap orang lain. Sampaikan kepada
anak didik kebenarannya; arahkan kemarahan kita terhadap kesalahannya, bukan
kepada orangnya. Temukan solusi dalam konflik dan kesalahpahaman, dan itu
tidak bisa dibangun apabila kita menggunakan kebohongan dan penipuan.
4. Hormati
Kebebasan dan Persamaan
Di dalam pendidikan tanpa kekerasan
ini, kita semuanya bebas dan setara, setiap orang mendengarkan suara nurani
sendiri dan saling berbagi perhatian. Lalu kemudian dengan bebas
diputuskan, berdasarkan pada semua pertimbangan individu-individu, bagaimana
keinginan bersama ingin diwujudkan. Dengan demikian kita harus mengenali
dengan jelas kebebasan memilih dan hak yang sama setiap orang untuk mengambil
bagian dalam kegiatan itu.
Yang lebih penting lagi adalah kita
menyadari persamaan semua manusia dan menghormati kebebasan anak didik sama
seperti kita menghendaki kebebasan kita sendiri dihormati. Tindakan tanpa
kekerasan bukanlah bentuk usaha untuk mengendalikan yang lain atau penggunaan
paksaan terhadap mereka. Jika kita mencintai anak didik, kita menghormati
otonomi mereka untuk membuat keputusan-keputusan mereka sendiri. Kita pasti
dapat berkomunikasi dengan mereka, dan kita bahkan dapat menghadapi mereka
dengan kehadiran kita untuk memaksa mereka tanpa kekerasan untuk membuat sebuah
pilihan, jika kita yakin mereka telah melakukan kesalahan. Perbedaan yang
penting adalah kita tidak memaksa mereka secara fisik atau dengan kasar untuk
mencapai apa yang kita inginkan.
5. Rasa
kasih yang berani
Bertentangan dengan kepercayaan
umum, pendidikan tanpa kekerasan bukan sebuah metoda pasif dan lemah, dan itu
pasti bukan untuk para penakut. Tindakan tanpa kekerasan lebih banyak
membutuhkan keberanian dibanding perkelahian dengan kekerasan seperti dalam
peperangan, meski tampaknya itu semacam keberanian. Karena jika kita
melihat lebih jauh penggunaan senjata merupakan kompensasi dari rasa takut
terhadap lawan. Dan tindakan kekerasan merupakan bukti adanya perasaan
takut lawan lebih dulu melakukannya terhadap kita. Jadi melakukan tindakan
tanpa kekerasan menunjukkan ketinggian martabat yang penuh keberanian.
Rasa kasihan adalah anugerah kepada
hati kita. Rasa kasihan bisa digambarkan sebagai kasih yang tidak hanya
berempati terhadap orang lain di dalam merasakan apa yang mereka alami, tetapi
juga mempunyai keberanian dan kebijaksanaan untuk melakukan sesuatu terhadap hal
itu. Di dalam rasa kasihan, kita tidak melampiaskan kemarahan dan rasa
benci kepada anak didik yang melakukan kesalahan, namun dengan kemurahan hati
dan kepedulian, kita memperbaikinya. Rasa kasihan datang dari rasa
kesatuan dengan orang lain, memperluas hati kita sehingga kita bisa merasakan
empati atas penderitaan orang lain dan menolong mereka.
6. Saling
mempercayai secara penuh
Cara dengan kasih sayang didasarkan
pada keyakinan bahwa jika kita bertindak dengan cara yang baik tidak akan
pernah merugikan bagi siapapun, dan akan menghasilkan kebaikan juga.
Alih-alih mengendalikan anak didik dengan ancaman dan kekuasaan kita,
lebih baik menggunakan kecerdasan masing-masing pihak untuk memecahkan masalah
dengan komunikasi yang baik dan negosiasi.
Untuk mempercayai anak didik secara
penuh kita harus melepaskan kepercayaan itu dari kendali kita sendiri, dan
membiarkan situasi memprosesnya. Tentu saja melepaskan kepercayaan tidak
berarti kita mempercayai dengan membabi buta. Kita harus tetap memonitor
apa yang terjadi dan memantau hasilnya secara terus menerus.
7.
Ketekunan dan kesabaran
Dalam pendidikan tanpa kekerasan,
kesabaran adalah kebaikan yang bersifat revolusioner. Kesabaran bukanlah
sebuah pembiaran tanpa tindakan apa pun, tetapi peningkatan kualitas dari
sebuah pertolongan yang bertahan pada tuntutannya, dan melanjutkannya dengan
cara cerdas penuh ketenangan. Ketika kita terperangkap dalam situasi
konflik, emosi kita sering sangat aktif dan bergolak. Kita harus
hati-hati dengan reaksi tanpa pemikiran atas apa yang sedang kita lakukan dan
konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. Kesabaran memberikan kepada
kita waktu untuk berpikir tentang tindakan-tindakan kita agar terhindar dari
kekerasan dan bertindak efektif. Lebih baik menunggu dan kehilangan
sebuah peluang kecil dibandingkan terburu-buru namun menemui sesuatu yang bodoh
dan tidak dipersiapkan. Peluang baru pasti akan muncul kemudian, jika
kita berusaha memecahkan persoalan, karena di lain waktu kita akan siap untuk
bertindak dengan cara yang baik.
Tidak seperti cara militer yang
cepat dan kasar, pendidikan tanpa kekerasan bersifat melambat dan dimulai
dengan peringatan-peringatan untuk memberikan kesempatan kepada anak didik
secara sadar berpikir bagaimana seharusnya. Kita tidak menghendaki anak
didik bereaksi dengan cepat secara insting. Kita menghendaki anak didik
mengetahui metoda-metoda kita sehingga mereka dapat menanggapi sama tenang dan
cerdasnya.
Ketekunan juga berarti kita harus
fleksibel di dalam strategi dan taktik kita. Jika metodanya tidak
berhasil, kita perlu mencoba cara lain. Jika jalannya mendapatkan
halangan, kita dapat beralih ke hal lain yang juga memerlukan perhatian.
Jika anak didik seperti kehilangan minatnya, kita dapat dengan kreatif
mencoba pendekatan baru terhadap permasalahan.
Pendidikan tanpa kekerasan harus
dipenuhi kesabaran dan memaafkan dan di saat yang sama gigih dalam membantu.
Ketika anak didik mengakui bahwa mereka sudah melakukan kesalahan, kita
harus menunjukkan sifat pemaaf kepada mereka. Sasaran terakhir dari
pendidikan tanpa kekerasan bukanlah kemenangan atas anak-anak didik kita tetapi
menemukan sebuah kehidupan yang harmonis antara pendidik sebagai orang tua,
bersama-sama dengan anak didik dalam damai dan keadilan.
PENUTUP
Dari penjelasan di atas, yang
terpenting untuk menanggulangi munculnya praktik bullying di sekolah adalah
ketegasan sekolah dalam menerapkan peraturan dan sanksi kepada segenap warga
sekolah, termasuk di dalamnya guru, karyawan, dan siswa itu sendiri.
Kekerasan dalam pendidikan sangat
bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan antara lain, landasan
hukum, psikologi, sosial budaya dan filsafat. Hal ini dapat dicegah apabila
guru melaksanakan 7 prinsip pendidikan tanpa kekerasan.
Diharapkan, dengan penegakan displin
di semua unsur, tidak terdengar lagi seorang guru menghukum siswanya dengan
marah-marah atau menampar. Dan diharapkan tidak ada lagi siswa yang melakukan
tindakan kekerasan terhadap temannya. Sebab, kalau terbukti melanggar, berarti
siap menerima sanksi.
Kita semua berharap kisah-kisah
suram kekerasan oleh pendidik dan orang tua secara umum tidak terjadi
lagi. Pendidikan dengan kekerasan hanya akan melahirkan
traumatis-traumatis yang berujung pada pembalasan dendam, dan kita semua pasti
tidak menghendaki hal demikian terus berlanjut tanpa berkeputusan, kemudian
melahirkan generasi-generasi penuh kekerasan.
DAFTAR
PUSTAKA
Anwariansyah. 2009. 7 Prinsip
Pendidikan Tanpa Kekerasan. http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=14997
diakses 13 November 2010
Bahtiar, M. Hariman, Fenomena
Kekerasan dan Pendidikan Kita. http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=62560 diakses 13 November 2010
Gunawan, Deden. Kekerasan di
Sekolah. http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-(news)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll)/ diakses 13 November 2010
Hardianti. 2008. Kekerasan dalam
Pendidikan. http://hardianti.blogspot.com/2008/03/kekerasan-dalam-pendidikan.html diakses 13 November 2010
Muchtar, fathuddin. 2008. Kekerasan
di Sekolah; Ironi Pendidikan di Indonesia. http://www.yayasan-samin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19%3Akekerasan-di-sekolah-ironi-pendidikan-di-indonesia&catid=13%3Aarticles&Itemid=16&lang=in diakses 13 November 2010
NN. 2007. Kekerasan di Sekolah
“Puncak Gunung Es” Problem Pendidikan. http://beritasore.com/2007/04/14/kekerasan-di-sekolah-puncak-gunung-es-problem-pendidikan/ diakses 13 November 2010
NN. 2009. Menyikapi Fenomena
Kekerasan dalam Pendidikan. http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/4781/menyikapi-fenomena-kekerasan-dalam-pendidikan
diakses 3 Desember 2009
diakses 13 November 2010
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Yanuar,andy.2009. Digampar Guru,
Siswa Pamekasan Ngaku Telinganya Berdengung. http://surabaya.detik.com/read/2009/12/15/141237/1260501/475/digampar-guru-siswa-pamekasan-ngaku-telinganya-berdengung. diakses 13 November 2010
Langganan:
Postingan (Atom)